
KALSELPEDIA.COM, Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah mitra kerja, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut menghadirkan Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani, menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas di tengah adanya penyesuaian kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami penurunan alokasi anggaran, termasuk Dinas Pariwisata. Kendati demikian, Komisi II menilai penyesuaian efisiensi fiskal ini tidak boleh menyurutkan semangat pelaksanaan program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Paman Yani, setiap SKPD tetap perlu mengedepankan skala prioritas agar target pembangunan daerah dapat terus berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Kita harus tetap optimis. Program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II mendorong Dinas Pariwisata untuk terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah. Salah satu langkah yang didorong adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme yang sesuai ketentuan, sehingga aset dan potensi pariwisata daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Paman Yani menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal. Dengan sinergi yang kuat, berbagai program prioritas diyakini tetap dapat dijalankan secara optimal demi kemajuan Kalimantan Selatan. (Tim Liputan)




