
KALSELPEDIA.COM, Martapura – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menetapkan Desa Awang Bangkal Barat sebagai Desa Anti Maladministrasi, Kamis (31/7/2025). Penetapan ini disertai pencanangan 20 desa lainnya di Kabupaten Banjar untuk mengikuti langkah yang sama, dalam rangka memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Kegiatan berlangsung di Kampung Wisata Putra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, dan merupakan kelanjutan dari penetapan serupa yang sebelumnya telah dilakukan di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
Dalam sambutan Bupati Banjar yang dibacakan oleh Plh. Sekda Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, ditegaskan bahwa penetapan ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai standar.
“Kami meyakini bahwa Ombudsman RI memiliki perhatian lebih kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar agar dapat memberikan pelayanan optimal serta menjauhkan diri dari praktik-praktik yang melanggar aturan,” ujar Ikhwansyah.
Ia juga berharap, pendampingan dan pembinaan dari Ombudsman terus berlanjut untuk memperluas cakupan desa anti maladministrasi di Banjar.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa pelayanan publik di desa harus terus diperbaiki secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa desa sebagai ujung tombak pelayanan harus bebas dari praktik maladministrasi.
“Jika desa kuat, maka provinsi juga akan kuat. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan terus mendorong pelatihan aparatur desa, pengawasan dana desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga permasalahan utama pelayanan publik di desa, yaitu minimnya pemenuhan standar pelayanan publik, lemahnya prinsip good governance, dan belum terjalinnya interkoneksi antara desa dan pusat pelayanan kota.
Sebagai solusi, Ombudsman mendorong pembentukan Desa Anti Maladministrasi untuk membangun kualitas layanan melalui upaya pencegahan, bukan hanya penindakan.
“Desa didirikan untuk meningkatkan pelayanan bagi warga. Maka desa punya kewajiban untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik,” jelas Hadi.
Hadi Rahman juga mengapresiasi Maklumat Pemenuhan Pelayanan Publik Desa se-Kalsel yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai respons atas hasil kajian Ombudsman. Maklumat ini mencakup penguatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM pelayanan, pengalokasian anggaran, hingga pengembangan budaya inovasi.
“Kebijakan ini yang pertama di Indonesia, dan patut menjadi inspirasi bagi seluruh daerah,” tegasnya.
Ia menyampaikan penghargaan atas komitmen Gubernur Kalsel dan juga Bupati Banjar yang dinilai konsisten mendukung program Desa Anti Maladministrasi. Setelah Desa Indrasari pada 2024, kini giliran Desa Awang Bangkal Barat ditetapkan, disusul pencanangan 20 desa lainnya.
“Ini bukan seremonial atau perlombaan. Semakin banyak desa yang bergabung adalah semakin baik, karena dampaknya luas dan jangka panjang,” tutupnya. (Tim Liputan)




