24.5 C
Banjarbaru
spot_img

Pertama Nasional, Gubernur Kalsel dan Ombudsman RI Terbitkan Maklumat Pelayanan Publik Desa

Date:

Share:

KALSELPEDIA.COM, Martapura – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menetapkan Desa Awang Bangkal Barat sebagai Desa Anti Maladministrasi, Kamis (31/7/2025). Penetapan ini disertai pencanangan 20 desa lainnya di Kabupaten Banjar untuk mengikuti langkah yang sama, dalam rangka memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Kegiatan berlangsung di Kampung Wisata Putra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, dan merupakan kelanjutan dari penetapan serupa yang sebelumnya telah dilakukan di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.

Dalam sambutan Bupati Banjar yang dibacakan oleh Plh. Sekda Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, ditegaskan bahwa penetapan ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai standar.

“Kami meyakini bahwa Ombudsman RI memiliki perhatian lebih kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar agar dapat memberikan pelayanan optimal serta menjauhkan diri dari praktik-praktik yang melanggar aturan,” ujar Ikhwansyah.

Ia juga berharap, pendampingan dan pembinaan dari Ombudsman terus berlanjut untuk memperluas cakupan desa anti maladministrasi di Banjar.

Foto : Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin (kiri) dan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman (kanan)

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa pelayanan publik di desa harus terus diperbaiki secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa desa sebagai ujung tombak pelayanan harus bebas dari praktik maladministrasi.

“Jika desa kuat, maka provinsi juga akan kuat. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan terus mendorong pelatihan aparatur desa, pengawasan dana desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga permasalahan utama pelayanan publik di desa, yaitu minimnya pemenuhan standar pelayanan publik, lemahnya prinsip good governance, dan belum terjalinnya interkoneksi antara desa dan pusat pelayanan kota.

    Sebagai solusi, Ombudsman mendorong pembentukan Desa Anti Maladministrasi untuk membangun kualitas layanan melalui upaya pencegahan, bukan hanya penindakan.

    “Desa didirikan untuk meningkatkan pelayanan bagi warga. Maka desa punya kewajiban untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik,” jelas Hadi.

    Hadi Rahman juga mengapresiasi Maklumat Pemenuhan Pelayanan Publik Desa se-Kalsel yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai respons atas hasil kajian Ombudsman. Maklumat ini mencakup penguatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM pelayanan, pengalokasian anggaran, hingga pengembangan budaya inovasi.

    “Kebijakan ini yang pertama di Indonesia, dan patut menjadi inspirasi bagi seluruh daerah,” tegasnya.

    Ia menyampaikan penghargaan atas komitmen Gubernur Kalsel dan juga Bupati Banjar yang dinilai konsisten mendukung program Desa Anti Maladministrasi. Setelah Desa Indrasari pada 2024, kini giliran Desa Awang Bangkal Barat ditetapkan, disusul pencanangan 20 desa lainnya.

    “Ini bukan seremonial atau perlombaan. Semakin banyak desa yang bergabung adalah semakin baik, karena dampaknya luas dan jangka panjang,” tutupnya. (Tim Liputan)

    spot_img

    Berlangganan Kalselpedia

    ━ more like this

    Banggar DPRD Kalsel Sepakati Tindak Lanjut Evaluasi Kemendagri atas Perubahan APBD 2026

    KALSELPEDIA.COM, Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah...

    Peringati 164 Tahun Wafatnya Pangeran Antasari, Supian HK Minta Generasi Muda Teladani Semangat Waja Sampai Kaputing

    KALSELPEDIA.COM, Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel menghadiri Upacara Ziarah Rombongan...

    Optimalkan APBD 2027, Banggar DPRD Kalsel Selaraskan Mekanisme Pembahasan Bersama DPRD Kalteng

    KALSELPEDIA.COM, Palangka Raya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Jumat (9/10/2026)....

    Perkuat Fungsi Legislasi, Bapemperda DPRD Kalsel Koordinasi ke DPRD Kalteng Bahas Propemperda 2027

    KALSELPEDIA.COM, Palangka Raya – Guna memperkuat fungsi legislasi serta memantapkan kualitas perencanaan pembentukan peraturan daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan...

    Optimalkan Fungsi Kelembagaan, DPRD Kalsel Ubah Jadwal Kegiatan Bulan Oktober 2026

    KALSELPEDIA.COM, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati perubahan materi dan jadwal kegiatan kedewanan untuk bulan Oktober 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat...
    spot_img

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini